Bekasi, Muslim Obsession – Masyarakat Kota Bekasi dibuat resah dengan beredarnya buletin jumat bernama Qolbun Salim. Pasalnya, buletin tersebut isinya menghina para ulama dan habib dengan sebutan Anjing.
Gatot Prasetyo, salah seorang saksi menemukan buletin tersebut setelah shalat Jumat di Masjid Al-Azhar, Jaka Permai.
“Masya Allah, namanya buletinnya bagus, tapi isinya (sebaliknya). Ini tadi dapat di Masjid Al-Azhar,” katanya.
Menurut Ketua MIUMI Kota Bekasi, Ustadz Wildan Hasan buletin tersebut tidak sesuai dengan namanya yaitu Qolbun Salim yang artinya hati yang sehat. Karena buletin tersebut bukannya membawa kebaikan dan kesehatan bagi pembaca tapi justru membuat emosi.
“Innalillahi itu isinya provokasi dan pelecehan tehadap ulama,” ujar Ustadz Wildan.
Bahkan, Ustadz Wildan menilai sang penulis tidak selamat dan sehat hatinya.
“Sepertinya hatinya penulisnya tidak selamat dan tidak sehat,” kata pria yang juga menjabat di Ketua I Persis Kota Bekasi ini.
Terlihat jelas dari bahasa dan pemilihan kalimat, kata Ustadz Wildan, tidak mencerminkan cita rasa ulama.
“Jika sang penulis adalah ulama atau ustadz bukanlah seperti itu,” ujarnya.
Menurut Ustadz Wildan Hasan, buletin tersebut mendompleng buletin Islam agar seolah atas nama umat. Apalagi tidak ada susunan redaksi yang jelas pada buletin tersebut.
“Berarti selebaran kaleng. Tidak bisa dipertanggungjawabkan isinya. Saya menduga selebaran itu dibuat menyikapi piagam Al-Azhar yang menetapkan para ulama se-bekasi raya mendukung salah satu paslon. Si pembuat selebaran dimungkinkan pendukung paslon lainnya,” katanya saat dihubungi, Sabtu (26/5/2018).
Di kalangan umat Islam, kata Ustadz Wildan, memang ada yang anti politik tapi yang saya tahu bahasanya tidak akan seperti itu.
Apalagi dalam tulisan tersebut menyudukan para ulama yang berpolitik. Padahal, kata Ustadz Wildan, ulama berpolitik itu wajib sesuai kemampuan dan kepentingannya.
“Karena Islam juga mengatur urusan politik dan kepemimpinan,” katanya.
Namun tidak semuanya harus berpolitik praktis. Mengarahkan umat agar memilih pemimpin yang baik dan benar adalah kewajiban ulama.
“Itulah politiknya ulama. Melarang-larang ulama berpolitik bahkan menistanya itu cara-cara kolonial. Saya kira selebaran itu kampanye hitam dan ujaran kebencian kepada ulama,” katanya.
Jika calon pemimpinnya sama-sama baik, sholeh dan amanah, kata Ustadz Wildan boleh saja para ulama netral.
“Tapi ulama akan berdosa kalau netral apabila jelas-jelas di antara dua atau lebih paslon ada calon pemimpin yang fajir. Buruk aqidahnya, akhlaqnya dan lain-lain, ” pungkasnya. (Vina)
