Dubes Saudi Melanggar Hukum Diplomatik?

1063

Dari segi sosial budaya termasuk pendidikan, bagaimana dengan kepentingan kita untuk menambah kuota haji karena kini antrian telah mencapai 10 tahun? Bagaimana dengan Umroh yang kian meningkat berkat kesadaran Islam yang kian meninggi di kalangan ummat? Bagaimana dengan kepentingan tenaga kerja dan para pelajar dan mahasiswa –termasuk penerima beasiswa KSA—yang berpotensi dipulangkan? Berapa banyak tenaga kerja di dalam negeri yang bergerak dalam urusan haji dan umroh serta pengiriman mahasiswa?

Di era persaingan global yang kian merunding, jika hubungan politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia – KSA memburuk maka akan ada negara-negara lain yang siap menggantikan Indonesia. Sekali foothold ekonomi kita lepas akan sulit kembali. Competitors kita menunggu tak sabar.

Keenam, mari kita hitung gejolak di dalam negeri. Meskipun Indonesia berpenduduk Muslim sekitar 90 persen namun ada elemen-elemen di masyarakat yang tidak suka dengan KSA dengan bermacam alasan: soal Wahabi, HAM, atau sekularisme bahkan komunisme. Kelompok-kelompok ini seakan memperoleh amunisi, melampiaskan marahnya kepada KSA. Maka akan terjadi berbagai aksi demo di Kedubes KSA di Jakarta, dengan implikasi keamanan dan chaos.

Sekiranya ancaman keamanan meningkat maka Kedubes KSA akan menghentikan pelayanannya untuk Indonesia. Maka calon tenaga kerja, calon mahasiswa dan masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji dan umroh tidak memperoleh visa. Bakal tidak bisa berangkat. Ini menjadi ‘tekanan’ dan kemarahan rakyat kepada Pemerintah. Ini akan menjadi amunisi tambahan “bahwa Pemerintah memang tidak berpihak pada Islam”.

Ini harus diukur benar. Hubungan diplomatik itu sensitif, karena itu harus ditangani hati-hati. Tidak boleh dengan pertimbangan ‘amok’ atau ‘pitam’. Apalagi bukan menyangkut institusi dan pejabat negara. Hanya oknum organisasi (yang diklaim dihina). Diplomasi itu tidak boleh karena sikap emosional apalagi gara-gara ketersinggungan pribadi.

Terus apa jalan keluarnya, dan apa solusi yang terbaik?

Dari awal saya khawatir jika kita ribut tetapi ternyata penyebabnya adalah salah penerjemahan yang menyebabkan kesalahfahaman. Tidak ada keanehan jika PBNU meminta klarifikasi (tabayyun) dengan Dubes Osamah. Apalagi hubungan NU beserta ulama-ulamanya dengan Kerajaan Saudi itu sudah berlangsung ratusan tahun, jauh sebelum negeri ini merdeka. Beri kesempatan Dubes Osamah untuk menjelaskan apa maksudnya dalam pesan Twitter itu. Kesempatan bermaaf-maafan lebih baik dan Islami.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here