Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengutuk keras serangan tentara Israel terhadap warga Palestina di Gaza yang telah menewaskan 7 orang lebih dan meluluhlantakkan bangunan dan warga sipil.
“Kebiadaban dan apa lagi kata yang tepat buat negara zionis yang membantai warga sipil di Gaza. Mereka diblokade sejak 2006 hingga sekarang terus diserang dan di bom. Terkutuklah Israel dan pendukungnya,” kata Kharis dalam keterangan tertulisnya yang diterima Muslim Obsession, Rabu (14/11/2018).
Kharis menyampaikan duka cita mendalam dan solidaritas penuh kepada korban serta keluarga korban akibat aksi serangan tentara Israel.
Anggota Fraksi PKS DPR ini mengingatkan, bahwa ada amanah Konstitusi dalam kaitan Palestina yang hingga kini belum juga bebas dari teror Israel.
“Dalam Pembukaan UUD 45 jelas sekali amanat Konstitusi kita menyatakan dan menegaskan, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena itu soal Palestina bukan sekadar isu agama, tapi Indonesia melihatnya sebagai isu kemerdekaan, kemerdekaan Palestina,” ungkap politisi asal Solo, Jawa Tengah ini.
Lebih lanjut Kharis meminta agar Indonesia mendorong Dewan Keamanan PBB untuk segera menggelar rapat darurat dan membentuk tim independen, serta melaporkan hasilnya kepada dunia atas kejadian di Gaza.
“Israel memiliki tanggung jawab di bawah hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional untuk melindungi warga sipil. Karena itu PBB harus mengusut hingga tuntas, dan jangan biarkan pelanggaran HAM di depan mata rakyat dunia terjadi di Gaza, Palestina,” tandasnya.
Kharis juga meminta langkah konkret Kementerian Luar Negeri, di mana Indonesia sebagai anggota Dewan Keamanan PBB bisa segera mengusulkan untuk mengutuk penggunaan kekuatan Israel terhadap warga Palestina, terutama di Jalur Gaza, dan menyebarkan pasukan internasional untuk melindungi masyarakat sipil.
“Sebuah rancangan resolusi bisa Indonesia ajukan di Dewan Keamanan PBB, juga menuntut agar Israel segera menghentikan pembalasan militernya, hukuman kolektif, dan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap warga sipil, termasuk di Jalur Gaza,” tegasnya. (arh)
