Jakarta, Muslim Obsession – Indonesia mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 10 ribu. Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher berjanji akan segera menindaklanjuti realisasi penambahan kuota tersebut.
Ditemui saat menghadiri Pembukaan Musyawarah Nasional Ke-1 Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia (FKAPHI) Tahun 2019 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Ahad (21/4/2019). Pihaknya bersama Kemenag dan BPKH akan segera mengadakan Rapat Kerja guna membahas hal itu.
“DPR Komisi VIII bersama Kemenag dan BPKH untuk melakukan rapat kerja, Selasa lusa (23/4) untuk membicarakan masalah itu,” kata Ali di Jakarta.
Komisi VII sudah berkomunikasi dengan Menag dan BPKH untuk mencarikan solusi dari aspek legalitas dan aspek teknisnya.
“Kan tidak mudah juga, maka Selasa nanti ada raker untuk membicarakan kemungkinannya dicarikan alternatif-alternatif yang paling mungkin,” ujarnya.
Anggota DPR asal Nusa Tenggara Timur itu berharap dapat merealisasikan penambahan kuota ini tahun ini. “Kita berharap tahun ini,” harapnya.
Menurutnya, realisasi penambahan kuota tersebut akan berdampak pada penurunan daftar tunggu jamaah haji Indonesia yang sampai saat ini telah mencapai 40 tahun.
“Kalau DPR menghendaki lebih cepat lebih baik, karena untuk menurunkan waiting list itu kan untuk kebutuhan rakyat, itu kan tergantung persiapan pemerintah dan BPKH, pendekatan tidak melulu pendekatan unit cost tapi kebutuhan rakyat,” bebernya.
Sementara itu di kesempatan berbeda, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terus berupaya merealisasikan penyiapan pengadaan fasilitas pelayanan bagi 10 ribu jemaah yang masuk kuota tambahan. Upaya tersebut akan dibahas bersama dengan DPR, termasuk terkait anggarannya.
“Karena konsekuensi dari tambahan 10 ribu jamaah adalah perlunya disediakan anggaran,” jelas Menag.
Anggaran tambahan yang harus dipersiapkan, kata Menag, tidak hanya untuk jamaah saja, tapi juga terkait penambahan petugas.
Bertambahnya jamaah otomatis akan menambah kelompok terbang (kloter). Karenanya, tambahan petugas kloter dan non kloter juga pasti diperlukan.
Kebutuhan anggaran ini, sebagian akan didapatkan dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebagian lainnya, lanjut Menag, akan didapatkan dari efisiensi yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama.
“Terakhir tentu juga anggaran akan didapat dari APBN kita khususnya untuk membiayai petugas-petugas kita. Namun besarnya anggaran belum bisa saya sebutkan karena sedang terus kita hitung,” tutur Menag.
“Nilai pasti kebutuhan anggarannya baru akan diumumkan setelah dirapatkan bersama Komisi VIII DPR RI,” lanjutnya.
Menag menambahkan, tambahan kuota haji tersebut akan didistribusikan secara proporsional ke seluruh provinsi di Indonesia.
“Akan kita bagi kepada seluruh provinsi yang ada. Prioritas utamanya adalah bagi jamaah haji lansia. Jadi lansia dan para pendampingnya, dan para jamaah yang lain.” pungkas Menag.
