Demokrasi, Barang Abstrak di Indonesia

59

Oleh: Hendrajit (Pengkaji Geopolitik, dan Direktur Eksekutif Global Future Institute)

Di negeri kita yang namanya demokrasi sampai hari ini masih jadi barang abstrak karena sejak merdeka nggak pernah tuntas mengenai kedaulatan nasional, kedaulatan rakyat, dan kedaulatan negara.

Dalam negara demokrasi model Barat, negara jadi medan pertarungan antar kelompok yang mengklaim dirinya sebagai wakil rakyat, untuk berebut sumberdaya kekuasaan.

BACA JUGA:

Orang Sukses adalah…

Menjadi Orang Bijak

Mengenal Afghanistan Pasca Kemenangan Taliban

Sementara di negara-negara Timur tak terkecuali negeri kita, negara ibaratnya merupakan tubuh atau badan yang bermuatan rakyat sebagai ruh dan bangsa sebagai jiwa.

Dengan begitu negara dan rakyat sejatinya bersenyawa, sehingga negara sebagai wadah tidak boleh jadi medan tempur antar berbagai kepentingan untuk berebut sumber daya kekuasaan atau sumber daya ekonomi.

Dalam menjabarkan cara pandang tersebut China, Jepang dan India, sudah berhasil menemukan formatnya sesuai karakteristik geografis dan corak kebudayaan masing-masing negara tersebut.

Namun Indonesia masih terombang-ambing antara model demokrasi ala Barat versus harmonisasi negara dan rakyat ala Timur.

BACA JUGA: Dahsyatnya Kekuatan Alam Bawah Sadar

Akibat ketidakjelasan kerangka pemikiran tentang negara dan rakyat, maka demokrasi jadi ruwet dalam praktik dan pelaksanaannya.

Bukan saja pada saat demokrasi parlementer 1950-1959, demokrasi terpimpin pada 1959-1965, maupun demokrasi Pancasila pada 1967-1998.

Apalagi ketika demokrasi parlementer era 1950-1959 didaur ulang lagi sejak 1998 sampai sekarang.

Tapi tetap saja sama tidak beresnya, karena dengan sistem model apa pun, praktik demokrasi kita masih saja memandang negara adalah arena buat berebut sumber daya kekuasaan dan sumber daya ekonomi.

BACA JUGA: Mengenali Isyarat Tersembunyi dari Misi Hidup

Tambahan lagi, sejak negeri ini merdeka, di balik dinding tiga sistem dan model demokrasi yang berbeda-beda itu, tetap saja dipengaruhi oleh atmosfer konservatisme dan feodalisme.

Celakanya, yang melestarikan praktik konservatisme dan feodalisme itu justru orang-orang modern dan berpendidikan tinggi yang menjadi elite-elite politik partai.

Inilah yang dihadapi oleh Presiden Sukarno sejak 1950 hingga lengser pada 1967 sebagai musuh ideologisnya. Tak terkecuali yang berasal dari partai yang pernah beliau asuh sendiri, Partai Nasional Indonesia (PNI).

Bahkan PKI pun, terlepas jargon dan verbalisme politiknya sebagai partai komunis dan berhaluan marxisme, sejatinya para kadernya juga mengidap feodalisme dan konservatisme.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here