Dari Otoriter ke Demokrasi, Ini Perjalanan Politik Myanmar Sampai Aksi Kudeta

60

Jakarta, Muslim Obsession – Myanmar kini tengah disorot oleh dunia internasional karena militer Myanmar berhasil melakukan aksi kudeta dengan menangkap dan memenjarakan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Aksi kudeta terhadap pemimpin Myanmar terjadi disaat negara tengah mengalami gejolak demokrasi yang begitu habat. Banyak kritikan dari masyarakat terhadap pemimin Myanmar yang dianggap tidak lagi mampu mengelola pemerintahan.

Dengan diambil alihnya pemerintahan terhadap kelompok militer seperti mengulang sejarah. Dimana sebelum satu dekade ini pemerintahan ini, kepemimpinan Myanmar dikendalikan militer selama hampir 50 tahun.

Melansir AFP pada Senin (1/2/2021), berikut adalah kronologi Myanmar lepas dari diktator militer, sampai berahlih pada sistem demokrasi, dan kini kembali ke arah diktator dengan aksi kudeta pimpinan.

2010

Junta militer Mnyamar atau pemerintah diktator Myanmar mengadakan pemilu pada awal November, dan partai Union Solidarity and Development (USDP) yang didukung militer mengeklaim kemenangan.

Sementara itu partai National League for Democracy (NLD) dan banyak pihak lain menolak ambil bagian. Para pengamat menilai pemilu itu tidak bebas atau adil. Kurang dari seminggu usai pemilu, Suu Kyi dibebaskan setelah menjalani 16 dari 20 tahun masa tahanan rumah.

2011

Secara mengejutkan junta menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan semi-sipil di bawah mantan jenderal Thein Sein yang mendukung reformasi. Banyak hak-hak dasar dipulihkan, termasuk pencabutan larangan berkumpul dan berekspresi. Disini demokrasi mulai muncul di Myanmar.

2012

NLD memenangi 43 dari 45 kursi pada pemilihan sela April, dan Suu Kyi menjadi anggota parlemen. Tahun itu Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa juga mulai mencabut sanksi, lalu bisnis-bisnis dari negara Barat mulai memasuki Myanmar.

Namun, kekerasan sektarian terjadi di negara bagian Rakhine barat, terutama yang menimpa minoritas Muslim Rohingya. Pada November, Barack Obama menjadi presiden AS pertama yang menginjakkan kaki di Myanmar.

2015

NLD menang pemilu dan mencetak sejarah. Panglima Angkatan Darat Jenderal Min Aung Hlaing kemudian memberi selamat kepada Aung San Suu Kyi dan partainya.

2016

NLD mengambil alih kekuasaan dan Suu Kyi berperan sebagai penasihat negara. Posisi itu juga berarti pemimpin de facto, yang dibuat untuk menghindari ketentuan konstitusional untuk melarangnya mencalonkan diri jadi presiden.

2017

Pengacara Muslim terkemuka Ko Ni, yang juga kritikus vokal tentara serta penasihat Suu Kyi, dibunuh di Yangon. Pemakamannya dihadiri ribuan orang.

Tanggal 25 Agustus militer Myanmar melakukan penindasan di Rakhine sebagai pembalasan terhadap milisi, yang mengakibatkan hampir 750.000 Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

2018

Dua wartawan Reuters dipenjara, karena dituduh melanggar UU rahasia negara saat melaporkan pembantaian Rohingya. Mereka mendekam di balik jeruji besi selama lebih dari 500 hari, lalu dibebaskan dengan ampunan presiden.

Dalam file foto yang diambil pada 12 Februari 2020 ini, militer Myanmar ikut serta dalam upacara untuk menandai Hari Persatuan Nasional ke-73 di Yangon.

2019

Washington mengumumkan sanksi terhadap panglima militer Myanmar dan tiga perwira tinggi lainnya.

Gambia juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Internasional (ICJ) sebagai pengadilan tinggi PBB, dengan tuduhan Myanmar melakukan genosida.

Suu Kyi lalu secara independen membela negaranya di Den Haag, Belanda. Dua kasus lainnya juga menuntut Myanmar, termasuk penyelidikan oleh Pengadilan Kriminal International.

2020

ICJ menolak pembelaan Suu Kyi, dan memerintahkan melakukan sesuatu guna mencegah genosida seperti yang disangkakan ke mereka.

Infrastruktur kesehatan Myanmar yang lemah juga kewalahan menangani pandemi Covid-19, menewaskan lebih dari 3.000 orang dan menginfeksi 140.000 warga sampai awal 2021.

Tahun itu Myanmar mengadakan pemilu demokratis keduanya, tetapi sebagian besar penduduk di wilayah terkena konflik tidak bisa ikut serta. NLD pun sesuai prediksi menang telak lagi.

2021

Setelah berminggu-minggu menuduh ada kecurangan di pemilu, militer Myanmar menangkap Aung San Suu Kyi dan Presiden Myanmar Win Myint pada pagi buta.

Mereka diculik ketika para anggota parlemen terpilih akan menjalani hari pertamanya di masa pemerintahan baru.

Tak lama kemudian militer mengumumkan kondisi darurat di Myanmar selama 1 tahun, dan menunjuk seorang mantan jenderal sebagai penjabat presiden guna menjaga stabilitas. (Al)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here