Yogyakarta, Muslim Obsession – Untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pencurian benda cagar budaya atau artefak sejarah Indonesia ke luar negeri, membuat Indonesia perlu mengambil sikap dan kebijakan di bidang pelindungan cagar budaya.
Hal itu nantinya diarahkan selain untuk menjamin kepastian hukum, perlu ditargetkan untuk mensejahterakan masyarakat lokal. Karena hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI mengenai Making Indonesia Economy 4.0.
Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional/HPI Kementerian Luar Negeri RI, Damos Dumoli Agusman mengatakan, pengembalian benda cagar budaya adalah amanah nasional yang perlu dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat Indonesia.
“Dalam hal ini, perumusan legal consideration menjadi penting untuk menetapkan perlu tidaknya ratifikasi Konvensi pelindungan cagar budaya yang terkait,” kata Damos Dumoli, seperti dikutip dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Kamis (14/11/2019).
Lebih lanjut ditegaskan Damos bahwa pertemuan ini dilatarbelakangi maraknya penjualan benda cagar budaya yang disinyalir diperoleh secara ilegal di luar negeri.
Menurutnya benda cagar budaya tidak hanya mengandung nilai sejarah, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
Disampaikan contoh cultural-based economy yang merupakan basis ekonomi kreatif, dapat menjadi motor penggerak perekonomian negara-negara lain.
“Untuk itu, dipandang perlu peningkatan pemahaman masyarakat Indonesia atas pentingnya pelindungan benda cagar budaya, termasuk pengembalian benda cagar budaya di luar negeri,” tegasnya.
Daud Aris Tanudirjo, arkeolog dari Universitas Gadjah Mada, menyuarakan tiba waktunya bagi Pemerintah Indonesia untuk menentukan posisi mengenai rencana ratifikasi UNESCO Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Onwership of Cultural Property (Konvensi 1970 UNESCO) dan UNIDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects (Konvensi 1995 UNIDROIT).
“Urgensi ini dipicu oleh Undang-undang RI Nomor 11/2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-undang RI Nomor 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang mensyaratkan perlunya pelindungan benda cagar budaya termasuk pemulangan atau repatriasi benda tersebut,” jelasnya.
Pakar hukum publik internasional Universitas Gadjah Mada Wahyu Yun Santoso, mendukung pemikiran tersebut dengan menekankan bahwa peraturan perundang-undangan yang saat ini berlaku perlu diperbarui dengan mengacu pada kasus-kasus terakhir mengenai pencurian benda cagar budaya.
Lefianna Hartati Ferdinandus, Direktur Hukum dan Perjanjian Sosial Budaya, menyampaikan bahwa di tahun 2018, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menyaksikan penyerahan lima artefak Indonesia dari Australia kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
“Lima artefak terdiri dari tiga tengkorak Suku Dayak dan dua tengkorak Suku Asmat yang diselundupkan ke Australia,” ujarnya.
Pertemuan Pelindungan Cagar Budaya 2019 dihadiri oleh wakil-wakil dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian RI, Arsip Nasional RI dan wakil unit terkait di Kementerian Luar Negeri serta akademisi Universitas Gadjah Mada. (Way)
