Oleh: Imam Shamsi Ali (Presiden Nusantara Foundation)
Sebagai anak bangsa yang hidup di luar negeri lebih separuh umur, tentu harus mengekspresikan kebanggan melihat negara dan bangsa saya semakin dewasa dalam ekspresi demokrasi dan politiknya.
Tentu lebih khusus lagi dalam konteks tuduhan bahwa Islam dan demokrasi adalah dua hal yang paradoksial atau kontra. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar dunia membuktikan bahwa Islam dan demokrasi (tentu pada pemahaman proporsional) saling bergandengan (compatible).
Debat kandidat adalah salah satu cara untuk memasarkan ide, visi dan program ke publik sebagai bagian dari “political marketing” atau marketing politik bagi kedua kubu. Sebaliknya dengan debat publik masyarakat dapat menilai siapa yang paling layak, tentu berdasarkan ide, kepintaran, dan tentunya juga kepiawaian dalam menyampaikan ide-ide tersebut.
Saya tidak bermaksud menyimpulkan siapa yang menang atau kalah ada debat pertama ini. Tapi saya ingin menyampaikan beberapa catatan pribadi sebagai putra bangsa atas pemaparan para kandidat atas tema debat kali ini.
Pertama, isu penegakan hukum.
Dalam sebuah negara hukum adalah komando dalam mengambil kebijakan apapun. Walaupun harus disadari bahwa hukum bukan tidak memerlukan pertimbangan hati nurani. Sehingga dalam Islam keadilan dibarengi oleh “ihsan” (kebajikan).
Permasalahan hukum sesunggguhnya ada pada dua hal. 1) institusi hukum itu sendiri dan 2) aparat penegak hukum.
Dalam debat tadi kedua hal itu banyak disinggung. Perihal institusi hukum atau perangkat hukum yang dianggap banyak tumpang tindih. Sesungguhnya tumpang tindih, atau saya menyebutkan “keragaman” hukum ini tidak menjadi masalah jika tujuan hukum itu terwujud.
Sebagai misal saja. Di beberapa daerah ada hukum yang berbasis agama. Anggaplah perda Syariah. Hal ini tidak perlu dilihat oleh pusat sebagai masalah selama di daerah itu dilakukan berdasar konstitusi dan demokrasi (keputusan legilslatif daerah).
