Catatan Muktamar PPP: Muktamar ke-1 Pemilihan Ketua Umum Tercepat di Dunia

301

Oleh: Emron Pangkapi (Kader Senior PPP)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menyelenggarakan Muktamar yang ke-9 pada 18-21 Desember 2020.

Di tengah pandemi Covid 19, muktamar digelar dengan sistem zona yang berpusat di Makassar dan tersebar di 8 kota lainnya di Indonesia.

Emron Pangkapi, salah satu kader senior PPP, adalah salah satu dari sedikit pengurus PPP yang memiliki pengalaman mengikuti Muktamar PPP sejak Muktamar ke 1 sampai dengan Muktamar ke-9 tanpa putus. Bahkan Emron Pangkapi telah mengikuti 10 kali muktamar karena pada Muktamar ke-8 terjadi dua kali, yaitu Muktamar 8A di Surabaya dan Muktamar 8B di Pondok Gede Jakarta.

Untuk menuturkan pengalamannya mengikuti muktamar ke muktamar tersebut mantan Waketum PPP dua priode ini menulis pengalamannya secara berseri.

*****

Muktamar ke-1 PPP diadakan di Jakarta pada Agustus 1984.

Upacara pembukaan berlangsung di Balai Sidang Senayan dan rapat-rapat serta persidangan diadakan di Hotel Horizon Ancol Jakarta.

Semua muktamirin menginap di hotel mewah ini. Saat itu Horizon adalah hotel berbintang 4 termewah di Jakarta berlokasi di kawasan Ancol, yang gemerlap berdampingan dengan pusat hiburan kalangan jet-set Copa Cobana.

Pemilihan tempat muktamar ini dinilai kontroversial karena Ancol pada masa itu masih dikategorikan sebagai kawasan “jahiliyah”. Pusat hiburan malam (night club), perjudian bahkan hampir di setiap pojok remang-remang ada wanita setengah telanjang merayu si hidung belang.

Di situlah PPP bermuktamar. Para peserta yang diidentikkan sebagai tokoh Islam dari seluruh Indonesia berkumpul di situ. Sebagian peserta masih ada yang mengenakan sarung, sehingga menjadi “pemandangan indah” tepi pantai di masa-masa rehat persidangan.

Di tahun 1984 itu saya berusia 27 tahun dan berprofesi sebagai wartawan dan sekaligus pengurus PP Gerakan Pemuda Ka’bah. Karena itu saya tercatat sebagai panitia muktamar di bidang humas/publikasi. Karena GPK adalah keamanan muktamar, maka saya juga terdaftar di tim keamanan OC.

Ini adalah pengalaman pertama PPP menyelenggarakan muktamar di era Orde Baru.

PPP lahir 5 Januari 1973 yang merupakam fusi 4 partai Islam. Saat berdiri, format kepengurusan PPP menggunakan formasi Dewan Syuro dan Presidensi partai yang melibatkan empat perwakilan fusi partai.

Presidensi Partai terdiri dari Dr. Idham Chalid (NU), Drs. H. Thaib M Gobel (SI), KH. Rusli Khalil (Perti), KH. Masjkur (NU), Ketua Umum dijabat HMS Mintaredja SH (MI) dan Sekjend Yahya Ubeid (NU).

PPP juga masuk di pemerintahan dengan diangkatnya Ketua Umum HMS Mintaredja sebagai Menteri Sosial RI.

Dalam pemilu 1977, pemilu pertama diikuti PPP sejak fusi. Partai Ka’bah mencatat perolehan 99 kursi di DPR RI.

Pada 1973 Ketua Umum HMS Mintaredja (Unsur MI) diangkat sebagai Menteri Sosial selanjutnya jadi Dubes di Turki. Jabatan Ketua Umum PPP kemudian diambil-alih Dr HJ. Naro SH (salah satu Ketua DPP dari unsur MI). Di era Dr Naro juga terjadi penyederhanaan format kepengurusan DPP PPP, termasuk dihapusnya lembaga Dewan Syuro.

Duet kepemimpinan Naro-Yahya Ubeid adalah penyelenggara Muktamar ke-1 PPP (1984).

Sebagai partai terbesar ke2 (dengan 94 kursi di DPR RI pemilu 1982), Muktamar PPP mendapat perhatian luar biasa. Isu muktamar mendominasi pemberitaan media massa sepanjang Agustus 1984.

Apalagi muktamar sudah dikaitkan dengan isu politik pemilu 1987 dan SU-MPR 1988 serta gagasan pemerintah tentang Azas Tunggal Pancasila. Pengamat dan wartawan asing dari berbagai negara datang sebagai pemerhati.

Upacara pembukaan berlangsung meriah. Presiden Soeharto dan Ibu Tien hadir di upacara pembukaan muktamar. Berdasarkan perbandingan upacara di zaman Orde Baru, maka Muktamar PPP tergolong sangat megah di tengah kuatnya kontrol Orde Baru. Rancangan-rancangan keputusan sudah “dikonsultasikan” dan sudah mendapat persetujuan penguasa.

Adapun Dr. H. Jailani Naro SH, sudah menjadi Ketua Umum sejak 1978 dan memangku jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA RI) dua priode.

Di pembukaan muktamar inilah HJ Naro memuji Pak Harto setinggi langit. Kisah pujiam Dr. Naro ini menjadi joke politik yang panjang.

Berpidatolah Dr Naro, “Pak Harto, tokoh penyelamat bangsa. Pak Harto adalah tokoh pembangunan nasional. Konsep Repelita Pak Harto diakui dunia. Pak Harto profesor ekonomi. Pak Harto Bapak Orde Baru. Pembina Politik Nasional….Tapi yang paling hebat, Pak Harto Presiden terganteng di dunia……”

Riuh tepuk tangan, dahsyat dan gegap gempita. Gedung Balai Sidang Senayan mau runtuh sorak-soraipun bergemuruh.

Pak Harto senyum-senyum, Ibu Tien mengguncang-guncang tangan presiden. Para menteri bertepuk tangan. Semua senang pidato Naro.

Presiden Soeharto membalas langsung pujian Pak Naro. Dia mengisyaratkan dukungan pemerintah bagi terpilihnya HJ Naro.

Di Muktanar ke-1 inilah PPP mencatat rekor sebagai muktamar/kongres tercepat memilih dan menetapkan ketua umum. Rekor tercepat di Indonesia bahkan mungkin di dunia.

Ceritanya adalah ketika sidang pleno pertama pembahasan tata tertib muktamar yang dipimpin fungsionaris DPP Muhammad Buang SH.

Pimpinan sidang dalam pengantarnya menyatakan bahwa para muktamirin sudah menerima naskah rancangan tata tertib sejak beberapa minggu yang lalu.

“Maka sebagai politisi pastilah saudara-saudara sudah membacanya. Karena itu untuk mempersingkat waktu dipersilakan peserta muktamar menanggapi rancangan tata tertib tersebut. Saya persilahkan,” kata Buang.

Kemudian dari bagian tengah ruangan sidang angkat tangan salah satu peserta Muktamar dari Kalimantan Selatan, Ruslan Kasmiri.

Beliau mengatakan, “Saudara pimpinan, kami semua sudah membaca rancangan tata tertib. Semua rancangan ini sudah bagus tak ada yang perlu dikoreksi. Kecuali pasal tentang penunjukkan formatur. Dalam rancangan disebutkan bahwa muktamar memilih Formatur Tunggal. Kalimat ini harus dipertegas menjadi: Muktamar mimilih Formatur Tunggal DR HJ Naro SH”.

Gayung bersambut. Maka seluruh hadirin berteriak “Setuju… setuju…agar segera disahkan setuju.. setuju..!”

Maka secepat kilat pimpinan sidang HM Buang SH mengetok palu mengesahkan pasal perubahan itu.

Maka terpilihlah Doktor Haji Jaelani Naro sebagai Ketua Umum PPP (1984-1989) sekaligus sebagai Formatur Tunggal untuk menysun kepengurusan PH DPP.

Sidang paripurna agenda tata tertib muktamar dan tata tertib pemilihan formatur dirangkap sekaligus menjadi proses pemilihan ketua partai tercepat di dunia hanya dalam 3 menit.

Di Muktamar ke-1 ini terpilih Dr HJ Naro sebagai Ketua Umum dan Drs. Mardiansyah sebagai Sekretaris Jenderal. Format kepengurusan juga disederhanakan, dihapusnya lembaga Presidensi Partai, diganti dengan Majelis Pertimbangan (MPP), dengan mengangkat KH Syansuri Badhawi sebagai Ketua MPP. Tokoh tokoh fusi dikeluarkan dari daftar kepengurusan. Mereka diganti wajah baru.

PH DPP hanya terdiri 23 orang yang didominasi unsur Muslimin Indonesia/Parmusi. (Bersambung)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here