BPJPH Perkuat Peran Kantin Halal di Perguruan Tinggi

52

Bogor, Muslim Obsession – Badan Penyelenggara Produk Halal (BPJPH) menyelenggarakan workshop kerjasama Penyelenggaraan Kantin Halal Pusat dan Daerah. Kegiatan dibuka oleh Kepala Pusat Kerjasama dan Standardisasi Halal Nifasri di Bogor Jawa Barat Senin malam (24/9/2018).

Kegiatan diikuti 50 peserta perwakilan dari PTKIN (UIN dan IAIN), Perguruan Tinggi Swasta, dan perwakilan Kemenag Pusat. Hadir pula perwakilan Kanwil Kemenag serta Kankemenag yang memiliki binaan kantin halal.

Dalam sambutannya Nifasri berpesan agar PTKIN mengambil peran penting dalam industri halal di Indonesia. Nifasri memaparkan bahwa potensi halal di dunia berkembang pesat. Ia mencontohkan beberapa negara yang tinggi produktifitasnya dalam menghasilkan produk halal.

Untuk menuju kearah itu, lanjut Nifasri, PTKIN perlu menaruh perhatian terhadap industri halal. Salah satunya dengan membentuk halal center di kampus. Halal center ini menjadi cikal bakal pendirian Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

LPH bertugas melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sesuai UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH, mulai Oktober 2019 semua produk yang beredar dan diperjual belikan di Indonesia harus bersertifikat halal. “Jika produknya tidak halal, harus diberikan keterangan tidak halal pada produk tersebut”, tegas Nifasri seperti dilansir Kemenag.

Dengan pemberlakukan UU ini, jaminan produk halal di Indonesia menjadi tugas negara atau bersifat mandatory. Sedangkan saat ini masih bersifat voluntary atau sukarela. Prinsip UU ini ada tiga yaitu mudah, biaya terjangkau dan tidak diskriminasi.

Nifasri melanjutkan, Indonesia merupakan konsumen pangan halal terbesar di dunia. Namun sebaliknya, Indonesia belum menjadi produsen produk halal dunia.

Sejumlah peserta mengapresiasi kegiatan ini. Hadi Susilo peserta dari Pusat Kajian Halal Universitas Mathla’ul Anwar Banten, berharap penetapan auditor halal disegerakan agar LPH segera terbentuk sehingga dapat melayani kebutuhan masyarakat mendapatkan sertifikat halal.

Menurut Hadi kegiatan ini sangat penting, mengingat banyaknya makanan dan minuman di kantin yang belum bersertifikat halal, sehingga perlu kantin yang berstandar halal. Makan makanan halal adalah kewajiban bagi semua manusia, sehingga perlu jaminan dan ketersedian produk, serta memberi nilai tambah bagi pelaku ekonomi.

Sementara Taufikurrahman dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung menyampaikan terimakasih atas terselenggaranya kegiatan ini. UIN Bandung saat ini tengah mengirim dosen ke Perguruan Tinggi di Malaysia untuk belajar halal disana.

Sedangkan Ujang Supriatna dari Kankemenag Bogor mengapresiasi tinggi kegiatan ini. Pihaknya berharap agar PP penyelenggaraan JPH segera diundangkan sehingga bisa segera operasional.

Sesuai Permenag Nomor 42 tahun 2016, BPJPH adalah unit Eselon I di Kemenag, diresmikan 11 Oktober 2017. Untuk sementara saat ini berkantor di Gedung Lab Halal Pondok Gede, Jakarta Timur.

BAGIKAN

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here