Oleh: Lukman Hakiem (Peminat Sejarah, Staf Ahli Fraksi PPP MPR-RI 1999-2004)
INDONESIA sejak akhir 1997 didera krisis. Mula-mula krisis moneter, meningkat menjadi krisis ekonomi, sebelum akhirnya berubah menjadi krisis kepercayaan. Belakangan krisis di Indonesia disebut sebagai krisis multidimensi, karena telah berjalin berkelindan di antara krisis politik, krisis hukum, dan krisis ekonomi.
Puncak dari krisis multidimensi itu ialah mundurnya H.M. Soeharto dari jabatan Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, padahal jabatan tersebut baru diembannya sejak 11 Maret 1998.
Konsekuensi logis dari mundurnya Presiden Soeharto ialah naiknya Wakil Presiden BJ. Habibie ke kursi kepresidenan.
Dalam krisis multidimensi, betapapun naiknya Habibie ke kursi kepresidenan sah secara konstitusional, suara yang mempersoalkan posisi Habibie terdengar sangat nyaring.
Habibie yang berterus terang mengaku sebagai murid Soeharto, dianggap sebagai kroni Orde Baru, dan karena itu tidak berhak melanjutkan masa jabatan Soeharto.
Hanyalah berkat kegigihan dua guru besar hukum tata negara, Ismail Sunny dan Yusril Ihza Mahendra, di dalam membela keabsahan konstitusional posisi Presiden Habibie, para pengeritik yang umumnya bukan pakar hukum tata negara, bungkam.
