Banyak Fitnah, dan Adu Domba, Fatwa MUI Haramkan Buzzer

556

Jakarta, Muslim Obsession – Soal buzzer belakangan ramai diperbincangkan usai Presiden Jokowi menyatakan agar masyarakat tidak segan-segan melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun omongan Jokowi itu justru ditimpal banyak orang untuk fokus menertibkan buzzer.

Sebab, sering kali orang yang kerap melontarkan kritik pemerintah malah diserang para buzzer. Mereka dengan leluasa dan bebas membuat konten untuk menyerbu para kritikus dengan fitnah dan adu domba.

Keluhan terkait keberadaan pendengung atau buzzer di media sosial juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (1999-2000) era Presiden Gur Dur, Kwik Kian Gie.

Pada 6 Februari 2021, Kwik Kian Gie menyampaikan keluh kesah tersebut di akun twitternya @kiangiekwik. Ia merasa saat ini takut melontarkan kritik terhadap pemerintah karana para buzzer ini akan menyerang dengan babi buta.

“Saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yg berbeda dng maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja d-buzzer habis2an, masalah pribadi diodal-adil,” tulis Kwik Kian Gie.

Penelitian Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) pada 2017 menunjukkan istilah buzzer untuk politik mulai populer pada Pilkada DKI 2012. Kemudian secara luas untuk kepentingan politik terjadi pada Pilpres 2014 dan akhirnya di setiap pemilu.

Keterlibatan buzzer di Indonesia dalam peristiwa politik, masih dari penelitian CIPG, telah berkontribusi negatif terhadap citra dan pemaknaan khalayak terhadap buzzer. Sejak saat itu, buzzer mendapat cap negatif sebagai pihak yang dibayar untuk memproduksi konten negatif di media sosial.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang diterbitkan pada 2017, menyebut aktifitas buzzer yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip, dan hal-hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram.

“Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya,” tulis Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial, khususnya mengenai buzzer. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here