Muslim Obsession – Dewan Perwakilan Rakyat AS pada Kamis (18/2/2021) memberlakukan kembali undang-undang bipartisan yang akan melarang impor dari wilayah Xinjiang China.
Kecuali barang impor tersebut sudah disertifikasi bahwa tidak diproduksi dengan kerja paksa kepada Muslim Uighur.
Versi terbaru dari undang-undang yang disahkan DPR 406-3 di Kongres sebelumnya pada bulan September mirip dengan versi Senat yang diperkenalkan kembali bulan lalu, yang telah ditahan di sesi sebelumnya.
RUU DPR akan memberi wewenang kepada presiden AS untuk menerapkan sanksi terhadap siapa pun yang bertanggung jawab atas perdagangan tenaga kerja minoritas Uighur atau Muslim lainnya di Xinjiang, produsen utama produk kapas.
Ini juga akan membutuhkan pengungkapan keuangan oleh perusahaan AS yang terdaftar tentang keterlibatan dengan perusahaan China dan entitas yang terlibat dalam pelanggaran, ketentuan yang tidak termasuk dalam versi Senat.
“Kami menyaksikan dengan ngeri ketika pemerintah China pertama kali menciptakan, dan kemudian memperluas sistem kamp interniran massal di luar hukum yang menargetkan Uighur dan minoritas Muslim,” kata Perwakilan Demokrat Jim McGovern dalam memperkenalkan kembali RUU tersebut. Dia menuduh bahwa ekonomi Xinjiang dibangun di atas dasar kerja paksa dan penindasan.
“Banyak perusahaan AS, internasional, dan China terlibat dalam eksploitasi kerja paksa dan produk ini terus masuk ke rantai pasokan global dan negara kita. Sudah lama berlalu bagi Kongres untuk bertindak,” katanya, dilansir Daily Sabah.
Panel PBB mengatakan pada 2018 bahwa mereka telah menerima laporan yang dapat dipercaya bahwa setidaknya 1 juta Muslim telah ditahan di kamp-kamp di Xinjiang.
Baca Juga: Dikritik Paus Soal Muslim Uighur, Ini Tanggapan China
China menyangkal pelanggaran dan mengatakan kamp-kampnya menyediakan pelatihan kejuruan dan diperlukan untuk melawan ekstremisme.
Inti dari RUU AS adalah praduga yang dapat dibantah yang mengasumsikan barang-barang dari Xinjiang dibuat dengan kerja paksa dan dilarang dari Amerika Serikat kecuali ada bukti yang jelas dan meyakinkan yang bertentangan.
Sementara undang-undang tersebut mendapat dukungan bipartisan yang kuat, para pembantu kongres mengatakan itu telah menjadi target lobi oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki hubungan rantai pasokan ke Xinjiang.
Senator Republik Tom Cotton dari Arkansas menyebut pemerintah China kerajaan jahat baru dan mengecam beberapa perusahaan Amerika karena menolak RUU tersebut.
“Saya pikir memalukan bahwa beberapa pemimpin perusahaan di Amerika telah menghabiskan tahun lalu melobi melawan sanksi terhadap pejabat China karena menggunakan tenaga kerja budak di provinsi Xinjiang, dan mereka tidak ingin memiliki akuntabilitas untuk rantai pasokan mereka sendiri di China,” kata Cotton, selama acara tentang laporan baru yang dia rilis tentang melawan China.
“Jika saya menjadi pemimpin perusahaan di Amerika, saya akan berkemas dan keluar,” tuturnya.
Pemerintahan Biden mendukung keputusan administrasi Trump bahwa China telah melakukan genosida di Xinjiang dan mengatakan Amerika Serikat harus siap untuk membebankan biaya kepada mereka yang bertanggung jawab.
Trump menjatuhkan sanksi kepada pejabat dan perusahaan China yang terkait dengan pelanggaran di Xinjiang dan juga mengumumkan larangan produk kapas dan tomat dari wilayah tersebut.
