Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Komisi VIII DPR M Ali Taher Parasong meminta rekam biometrik bagi calon jamaah umrah agar dibatalkan sepenuhnya, karena hal itu menyulitkan masyarakat yang ingin berangkat ke tanah suci.
Sebaiknya, kata Ali, rekam biometrik itu diganti menggunakan data yang sudah ada di imigrasi dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Dengan begitu, masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan jauh-jauh mendatangi kantor VFS Tasheel.
“Jadi pembatalan menjadi yang paling akhir tapi penundaan juga perlu ada batas waktu. Data itu sudah ada di imigrasi dan Kemenkes. Data itu saja yang diintegrasikan ke dalam sistem, sehingga tidak memerlukan biaya apalagi jarak yang jauh itu,” tegasnya dalam raker bersama Kementerian Agama (Kemenag) di kantornya, Rabu (9/1/2019).
Mendengar permintaan itu, dalam kesempatan yang sama, Menag Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pihaknya telah merumuskan dua solusi mengenai persoalan biometrik. Antara pembatalan dan penundaan, dia lebih memilih menundanya.
“Penundaan dengan syarat Tasheel atau siapapun yang ditunjuk oleh pemerintah Saudi Arabia untuk melakukan proses biometrik itu harus tersebar sebanyak mungkin di seluruh wilayah tanah air sehingga tidak perlu seperti ilustrasi tadi orang Papua harus ke Makassar. Harus ada di Papua juga. Jadi harus tersebar sehingga itu memudahkan calon jamaah umrah dan haji,” paparnya.
Sebab, walaupun dibatalkan, syarat rekam biometrik sejatinya tetap ada. Jika mengacu pada aturan yang lama, perekaman dilakukan menjelang jamaah akan berangkat ke tanah suci.
“Pembatalan ini sama sekali tidak perlu menjadi syarat terbitnya visa, tapi proses biomteriknya seperti selama ini yang dilakukan saja menjelang jamaah mau meninggalkan tanah air menuju tanah suci, baru biometrik itu dilakukan,” tandasnya. (Bal)
