Ada Menteri Ditangkap KPK, Jokowi Dinilai Gagal Cegah Korupsi

434
Ketua Umum PP Parmusi, H. Usamah Hisyam.(Foto: Edwin B/Muslim Obsession)

Jakarta, Muslim Obsession – Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) H Usamah Hisyam merasa prihatin. Di tengah ekonomi masyarakat sedang sulit karena dampak pandemi Covid-19, masih saja ada pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi.

Seperti diketahui, KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo karena dinilai menerima suap miliran rupiah dari para pengusaha eksportir benih lobster. Suap diberikan kepada Edhy untuk mempermulus izin ekspor benih lobster.

“Kita tentu sangat prihatin, di masa pandemi Covid-19 yang sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi masyarakat, pejabat setingkat menteri justru melakukan korupsi,” ujar Usamah saat pembukaan acara Pengukuhan Pengurus Pusat Parmusi Periode 2020-2025 yang digelar secara virtual dan berpusat di Hotel Holiday Inn, Jakarta, Ahad (29/11/2020) malam.

Perhelatan tersebut juga dihadiri Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo untuk membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I Parmusi.

Tanpa bermaksud mencari siapa yang salah, namun kata Usamah, Presiden Joko Widodo yang memiliki hak prerogatif untuk memilih dan mengangkat seorang menteri, tak bisa dilepaskan dari tanggung jawab moral dengan adanya kasus tersebut. Artinya, Presiden dinilai telah gagal.

“Dengan adanya menteri yang korupsi, secara jujur saya berpendapat, Presiden telah gagal memilih seorang menteri yang menjadi pembantunya,” tuturnya.

Menurut Usamah, Presiden telah terjebak dalam oligarkhi yang hendak dibangun oleh kekuatan politik, sehingga dalam mengangkat seorang menteri, presiden cenderung menerima figur yang disodorkan dan dipilih oleh partai politik, yang sesungguhnya tidak dikenalnya secara langsung.

Sehingga dalam praktiknya, kata Usamah, Presiden cenderung terjebak untuk mengabaikan Undang-undang Kementerian Negara No. 39 Tahun 2008, Khususnya yang terkait larangan seorang Menteri mempunyai jabatan lain sebagai pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD.

“Kenyataannya, tak cuma Edhy Prabowo yang menjabat Wakil Ketua Umum parpol, bahkan banyak Menteri yang dijabat oleh elite parpol yang dibiayai oleh APBN,” tandasnya.

Menurut Usamah, menteri yang demikian, dalam penempatan jabatannya, sesungguhnya cenderung dipaksakan,sehingga sangat merugikan pemerintahan itu sendiri.

Pasalnya, Presiden tidak mengetahui persis, apakah calon menteri yang disodorkan parpol memiliki kapasitas keahlian yang prima serta memiliki integritas yang tinggi terhadap presiden, bangsa dan negara.

Kenyataannya, Usamah menuturkan, para menteri yang juga pengurus parpol, selain tidak fokus, mereka juga lebih loyal kepada partainya, atau ketua umumnya, bahkan memiliki beban target-target tertentu untuk kontribusi kepada partainya, yang rawan terhadap tindak pidana korupsi.

“Oleh sebab itu, sebagai bagian dari gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar kepada kekuasaan,  saya berharap Mukernas I Parmusi ini hendaknya merekomendasikan kepada Presiden RI agar segera bersikap tegas memanfaatkan seluruh kekuasaan konstitusinya  dengan melakukan reshuffle kabinet secepatnya,” tegas Usamah.

Usamah mendesak Presiden agar tidak ragu-ragu melakukan perombakan kabibet dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional, kehidupan sosial kemasyrakatan , dan keamanan, ketertiban nasional, sehingga pertahanan dan ketahanan negara bisa segera diperkokoh, dengan membentuk zaken cabinet yang benar-benar dapat mempercepat Indonesia maju.

“Anggota zaken kabinet tersebut, setidaknya haruslah seorang yang ahli dalam bidangnya, memiliki integritas terhadap presiden, bangsa, dan negara, dan ‘sudah selesai dengan dirinya sendiri’. Bila calon menteri tersebut diusulkan oleh parpol, maka dia harus melepas jabatannya di parpol,” jelas Usamah.

Hal ini sebagaimana yang pernah ditetapkan Presiden Joko Widodo pada kabinet periode pertamanya 2014-2019. Atau yang telah dicontohkan oleh Puan Maharani, yang mundur dari pimpinan PDI Perjuangan ketika diangkat menjadi  Menko PMK.

“Dengan zaken kabinet tersebut, semoga korupsi di tingkat menteri bisa menjadi nol, sebaliknya para menteri bisa mempercepat terwujudnya Indonesia maju,” tegas Usamah. (Albar)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here